Berita Terkini

475

PELANTIKAN PAWA PPS NAGARI SARUASO

#sobat JDIH, Batusangkar - KPU TD , melantik Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emasyang dilaksanakan di Kantor KPU Tanah Datar pada Senin/ 4 Desember 2024. Pelantikan dimulai dengan pengarahan oleh Ketua KPU Tanah Datar, Dicky Andrika, dilanjutkan oleh Ketua Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM, Ikhwan Arif yang menyampaikan kesiapan dan kesanggupan yang bersangkutan untuk dilantik dan mengemban tugas sebagai PPS Nagari Saruaso. Kemudian dilanjutkan dengan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu tingkat NAgari (PPS), serta penanda tanganan Pakta Integritas yang disaksikan oleh Kasubag Hukum dan SDM KPU Tanah Datar, Hendra. Selanjutnya pengarahan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Gusriyono, yang menyampaikan tahapan Pemilu yang telah dan sedang berjalan, serta kesiapan PPS yang bersangkutan untuk melanjutkan dan melakukan tugas sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Nagari. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Nini Karlina, juga menyampaikan bahwa PPS harus bisa menyesuaikan diri dan menjaga integritas sebagai penyelenggara dan akan dilakukan pengawasan internal oleh Divisi Hukum dan Pengawasan. Acara ditutup dengan pembacaan Do’a oleh Kasubag Hukum dan SDM KPU TAnaha Datar, Hendra serta ucapan selamat dari Komisioner KPU serta jajaran sekretariat KPU Tanah Datar.


Selengkapnya
429

KEDATANGAN LOGISTIK PEMILU 2024 ALAT KELENGKAPAN TPS

Batusangkar, Senin/ 4 Desember 2024 – KPU Tanah Datar kedatangan Logistik tahap kedua. Logistik datang di Gudang KPU Tanah Datar pada Senin Pagi, dan di monitoring oleh Komisioner KPU Tanah Datar, Bawaslu Tanah Datar, serta Kepolisian Tanah Datar. Pihak penerima melakukan serah terima Logistik Pemilu 2024 berupa Alat Bantu Coblos dan Label Identitas Kotak Suara, berupa : Paku, Tali, Bantalan, Bolpoint Biru, Spidol Kecil, Tanda Pengenal, Lem, Karet dan Plastik Ziplok. Logistik yang datang sesuai dengan pengajuan pada aplikasi SILOG dan sesuai dengan kebutuhan KPU Kabupaten Tanah Datar. – KPU TD


Selengkapnya
450

SOSIALISASI FORUM WARGA NAGARI PADANG GANTING PEMILU TAHUN 2024

#sobat JDIH, -KPU TD melakukan giat sosialisai Pemilu 2024 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih untuk Pemilu 2024. Sosialisasi dilakukan di berbagai tempat di lingkup KabupatenTanah Datar, diantaranya adalah sosialisasi yang dilakukan dengan tujuan Forum-Forum Warga yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Sabtu, 2 Desember 2023 sosialisasi dilakukan di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, bersama Forum Warga Senam Jantung Sehat. Sosialisai dimulai dengan senam jantung sehat bersama dengan KPU pada pukul 07.30 WIB, dilanjutkan dengan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Umum 2024. KPU menyampaikan hal-hal yang perlu dan penting diketahui oleh masyarakat. Sosialisasi dihadiri oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU TD, Nini Karlina beserta jajaran secretariat KPU TD. Dalam hal ini, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan menyampaikan beberapa hal : Jadwal Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024, Tahapan yang sedang berjalan, Daftar Pemilih dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Jumlah dan warna surat suara untuk Pemilu 2024, Cek DPT Online,  serta tidak lupa mengingatkan kepada Forum Warga agar ikut serta melakukan sosialisasi terkait Pemilu 2024. –KPU TD


Selengkapnya
429

BIMBINGAN TEKNIS PENYELENGGARA WILAYAH I

#sobat JDIH,  Medan/ 29 November 2023 -KPU Tanah Datar mengikuti Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu Wilayah I yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Kota Medan /29 November 2023 – 1 Desember 2023. Bimtek dilaksanakan di LePolonia Hotel & Convention dan diikuti oleh seluruh Jajaran KPU dan Bawaslu yang diwakili oleh Divisi Hukum dan Pengawasan di lingkup Wilayah I, meliputi : Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Hadir pada kegiatan itu Pangdam 1 Bukit Barisan, Kapolda Sumut, Ketua KPU Sumut, Ketua Bawaslu Sumut, serta seluruh peserta dari KPU Bawaslu serta TPD se Sumatera. Untuk KPU Kabupaten Tanah Datar dihadiri oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Nini Karlina. Ketua Panitia Rapat Koordinasi Wilayah 1 yang juga Sekretaris DKPP David Yama, menyebut sepanjang tahun 2023 telah terdapat total 292 laporan yang diadukan ke DKPP. Dari jumlah itu, 262 laporan berasal dari masyarakat, 28 laporan berasal dari penyelenggara, dan 2 laporan berasal dari Parpol. Dari seluruh perkara itu, jumlah teradu sebanyak 432 orang. Hasil putusan berbeda-beda, jumlah teradu yang direhablitiasi mencapai 236 orang, 130 orang diberikan teguran tertulis, sebanyak 4 orang diputus diberhentikan sementara, 10 orang diberhentikan tetap, sisanya ada yang diberhentikan dari jabatan, dan putusan berupa ketetapan. Dijelaskan David, alasan pengaduan juga beragam seperti adanya kelalaian, tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, tidak menempuh upaya maksimal, tidak berbuat profesional, serta menerima suap. Dalam sambutannya, Pj Gubernur Sumut, Dr Hasanudin mengatakan Pemilu 2024 memiliki kompleksitas dan dinamika tinggi dan lebih rumit dari sebelumnya, karena akan diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilihan kepala daerah. Menurut Dr Hasanudin, Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pemilu memiliki tanggungjawab bersama untuk melaksanakan pemilu secara tertib, transparan, aman, lancar dan adil. Lebih lanjut Pj Gubernur mengatakan, Forum ini sangat penting untuk mencegah pelanggaran kode etik dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, Dr Hasanudin mengajak peserta Rakor untuk dapat bersinergi dan bergandengan tangan agar pemilu 2024 terselenggara dengan aman, damai dan demokratis sebagaimana mestinya. Ketua DKPP RI, Heddy Lugito dalam saat membuka kegiatan mengatakan bahwa jika ada permasalahan di Penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, semua mata publik langsung tertuju ke DKPP. Heddy menegaskan bahwa daerah yang banyak diadukan ke DKPP belum tentu banyak pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu, begitu juga daerah yang tidak ada pengaduan, maka belum tentu tidak ada pelanggarannya.Sebab, bisa saja masyarakat secara tertib sosial segan untuk mengadukan penyelenggara pemilu ke DKPP. Heddy mengatakan DKPP harus memastikan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, menjaga marwah agar tetap pada kepercayaan yang tinggi. Menurutnya, jika penyenggara kredibel pasti hasil pemilu juga kredibel. Terakhir, Heddy mengajak agar seluruh peserta Rakor bersama menjaga integritas dan marwah lembaga supaya menghasilkan pemimpin yang dicintai rakyat dan membawa kemakmuran untuk bangsa Indonesia.


Selengkapnya
534

RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PENERTIBAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Batusangkar, -KPU Tanah Datar mengikuti Rapat koordinasi persiapan penertiban pemasangan alat peraga kampanye yang dilaksanakan oleh Bawaslu Tanah Datar, Rabu/16 November 2023. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Tomas Hendriko. Rapat ini juga diikuti oleh stakeholder terkait, milai dari Kesbangpol, Polres, Dandim 0307, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Pendapatan dan juga dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Tanah Datar. Dalam rapat koordinasi ini dimulai dengan pemaparan dari Bawaslu terkait banyaknya alat peraga kampanye (APK) yang sudah terpasang meskipun belum memasuki masa Kampanye. Dalam rapat koordinasi tersebut lebih kepada diskusi diantara sesama penyelenggara Pemilu beserta stakeholder dalam hal penertiban alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye peserta Pemilu. Peserta rapat koordinasi menyepakati beberapa hal, diantaranya : Bahwa alat peraga sosialisai tidak memuat unsur coblos nomor urut, tidak memuat symbol/gambar paku, ajakan memilih dan tidak memilih sesuai dengan imbauan Bawaslu Sepakat menertibkan alat peraga sosialisasi yang menyerupai dan memenuhi unsur alat peraga kampanye sebagaimana ketentuan Imbauan Bawaslu RI secara mandiri oleh Peserta Pemilu, dalam rentang waktu sejak kesepakatan sampai hari Minggu, 19 November 2023 Sepakat melaksanakan penindakan terhadap alat peraga sosialisasi dan/atau alat peraga kampanye oleh tim Pokja Penertiban APK, setelah rentang waktu yang disepakati masih terdapat alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye yang melanggar aturan. Beberapa hasil musyawarah dan kesepakatan diatas, disetujui oleh semua pihak yang hadir dan terundang dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Tanah Datar tersebut.-KPU TD


Selengkapnya
454

DEKLARASI ANTI HOAKS DALAM RANGKA PEMILU 2024

Deklarasi Anti Hoaks Upaya Mewujudkan Integritas Informasi Pemilu dan Demokrasi Pagaruyung, KPD TD--KPU Tanah menghadiri Deklarasi Anti Hoaks yang diselenggarakan Polres Tanah Datar bersama PWI, KWRI, penggiat media sosial, Dinas Kominfo dan radio di Tanah Datar. “Deklarasi anti hoaks ini merupakan upaya mewujudkan integritas informasi, terutama dalam konteks pemilu dan kehidupan berdemokrasi,” ujar Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Tanah Datar, Gusriyono, usai menghadiri Deklarasi Anti Hoaks di Mapolres Tanah Datar, Rabu (15/11/2023). Disampaikan Gusriyono, dalam era di mana informasi tersebar begitu cepat, sangat penting bagi semua orang menjadi penjaga kebenaran. Hoaks bukan hanya sekadar berita palsu, tetapi juga bisa menjadi ancaman serius terhadap proses demokrasi. “Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama membangun kesadaran masyarakat untuk lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima. Melalui deklarasi ini mari kita berkomitmen untuk menyaring informasi dengan hati-hati sebelum menyebarkannya, terutama melalui media sosial,” ungkapnya. Selanjutnya, Gusriyono mengajak bersama-sama mendukung dan menyebarkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Serta, menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan daring yang lebih aman dan beretika. “Mari bersatu melawan hoaks, memupuk budaya informasi yang benar, dan menjaga integritas demokrasi,” tandasnya. Sementara itu, Kapolres Tanah Datar AKBP Derry Indra mengatakan deklarasi ini sebagai antisipasi penyebaran berita hoaks di wilayah hukum Kabupaten Tanah Datar terutama saat masa tahapan Pemilu tahun 2024. "Dari sini kita menyamakan persepsi tentang apa yang harus kita lakukan nanti terkait berita-berita hoaks, apalagi ke depan kita akan menghadapi tahapan kampanye pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan juga pada tahun 2024 akan ada pemilihan kepala daerah. Jadi jangan sampai nanti malah banyak penyebaran berita hoaks," ungkapnya. Bupati Tanah Datar, Eka Putra, mengatakan, kegiatan ini langkah strategis dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 nanti, termasuk Pilkada yang akan digelar pada tahun bersamaan. Belajar dari sejarah, kata Eka Putra, pada masa tahun politik media massa mengalami bias yang sangat tinggi dan informasi yang berkembang sangat masif dan sangat sulit untuk mencari kebenarannya. "Ini sudah umum terjadi, pada tahun politik yang menjadi musuh kita bersama adalah berita palsu, fitnah dan adu domba yang biasa kita sebut hoaks. Ini sangat berbahaya, karena selain merugikan juga sangat rentan terhadap terjadinya kekacauan dan perpecahan diantara sesama masyarakat," katanya.  Deklarasi ini diakhiri dengan penanaman pohon di belakang Mapolres Tanah Datar. “Tanamlah pohon, jangan tanam kebencian,” pungkas Eka Putra. (KPU TD)


Selengkapnya