Berita Terkini

Sabtu, 02 Desember 2023 07:00
385

BIMBINGAN TEKNIS PENYELENGGARA WILAYAH I

#sobat JDIH,  Medan/ 29 November 2023 -KPU Tanah Datar mengikuti Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu Wilayah I yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Kota Medan /29 November 2023 – 1 Desember 2023. Bimtek dilaksanakan di LePolonia Hotel & Convention dan diikuti oleh seluruh Jajaran KPU dan Bawaslu yang diwakili oleh Divisi Hukum dan Pengawasan di lingkup Wilayah I, meliputi : Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Hadir pada kegiatan itu Pangdam 1 Bukit Barisan, Kapolda Sumut, Ketua KPU Sumut, Ketua Bawaslu Sumut, serta seluruh peserta dari KPU Bawaslu serta TPD se Sumatera. Untuk KPU Kabupaten Tanah Datar dihadiri oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Nini Karlina. Ketua Panitia Rapat Koordinasi Wilayah 1 yang juga Sekretaris DKPP David Yama, menyebut sepanjang tahun 2023 telah terdapat total 292 laporan yang diadukan ke DKPP. Dari jumlah itu, 262 laporan berasal dari masyarakat, 28 laporan berasal dari penyelenggara, dan 2 laporan berasal dari Parpol. Dari seluruh perkara itu, jumlah teradu sebanyak 432 orang. Hasil putusan berbeda-beda, jumlah teradu yang direhablitiasi mencapai 236 orang, 130 orang diberikan teguran tertulis, sebanyak 4 orang diputus diberhentikan sementara, 10 orang diberhentikan tetap, sisanya ada yang diberhentikan dari jabatan, dan putusan berupa ketetapan. Dijelaskan David, alasan pengaduan juga beragam seperti adanya kelalaian, tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, tidak menempuh upaya maksimal, tidak berbuat profesional, serta menerima suap. Dalam sambutannya, Pj Gubernur Sumut, Dr Hasanudin mengatakan Pemilu 2024 memiliki kompleksitas dan dinamika tinggi dan lebih rumit dari sebelumnya, karena akan diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilihan kepala daerah. Menurut Dr Hasanudin, Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pemilu memiliki tanggungjawab bersama untuk melaksanakan pemilu secara tertib, transparan, aman, lancar dan adil. Lebih lanjut Pj Gubernur mengatakan, Forum ini sangat penting untuk mencegah pelanggaran kode etik dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, Dr Hasanudin mengajak peserta Rakor untuk dapat bersinergi dan bergandengan tangan agar pemilu 2024 terselenggara dengan aman, damai dan demokratis sebagaimana mestinya. Ketua DKPP RI, Heddy Lugito dalam saat membuka kegiatan mengatakan bahwa jika ada permasalahan di Penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, semua mata publik langsung tertuju ke DKPP. Heddy menegaskan bahwa daerah yang banyak diadukan ke DKPP belum tentu banyak pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu, begitu juga daerah yang tidak ada pengaduan, maka belum tentu tidak ada pelanggarannya.Sebab, bisa saja masyarakat secara tertib sosial segan untuk mengadukan penyelenggara pemilu ke DKPP. Heddy mengatakan DKPP harus memastikan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, menjaga marwah agar tetap pada kepercayaan yang tinggi. Menurutnya, jika penyenggara kredibel pasti hasil pemilu juga kredibel. Terakhir, Heddy mengajak agar seluruh peserta Rakor bersama menjaga integritas dan marwah lembaga supaya menghasilkan pemimpin yang dicintai rakyat dan membawa kemakmuran untuk bangsa Indonesia.

Selengkapnya
Kamis, 16 November 2023 16:05
495

RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PENERTIBAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Batusangkar, -KPU Tanah Datar mengikuti Rapat koordinasi persiapan penertiban pemasangan alat peraga kampanye yang dilaksanakan oleh Bawaslu Tanah Datar, Rabu/16 November 2023. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Tomas Hendriko. Rapat ini juga diikuti oleh stakeholder terkait, milai dari Kesbangpol, Polres, Dandim 0307, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Pendapatan dan juga dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Tanah Datar. Dalam rapat koordinasi ini dimulai dengan pemaparan dari Bawaslu terkait banyaknya alat peraga kampanye (APK) yang sudah terpasang meskipun belum memasuki masa Kampanye. Dalam rapat koordinasi tersebut lebih kepada diskusi diantara sesama penyelenggara Pemilu beserta stakeholder dalam hal penertiban alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye peserta Pemilu. Peserta rapat koordinasi menyepakati beberapa hal, diantaranya : Bahwa alat peraga sosialisai tidak memuat unsur coblos nomor urut, tidak memuat symbol/gambar paku, ajakan memilih dan tidak memilih sesuai dengan imbauan Bawaslu Sepakat menertibkan alat peraga sosialisasi yang menyerupai dan memenuhi unsur alat peraga kampanye sebagaimana ketentuan Imbauan Bawaslu RI secara mandiri oleh Peserta Pemilu, dalam rentang waktu sejak kesepakatan sampai hari Minggu, 19 November 2023 Sepakat melaksanakan penindakan terhadap alat peraga sosialisasi dan/atau alat peraga kampanye oleh tim Pokja Penertiban APK, setelah rentang waktu yang disepakati masih terdapat alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye yang melanggar aturan. Beberapa hasil musyawarah dan kesepakatan diatas, disetujui oleh semua pihak yang hadir dan terundang dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Tanah Datar tersebut.-KPU TD

Selengkapnya
Kamis, 16 November 2023 16:03
407

DEKLARASI ANTI HOAKS DALAM RANGKA PEMILU 2024

Deklarasi Anti Hoaks Upaya Mewujudkan Integritas Informasi Pemilu dan Demokrasi Pagaruyung, KPD TD--KPU Tanah menghadiri Deklarasi Anti Hoaks yang diselenggarakan Polres Tanah Datar bersama PWI, KWRI, penggiat media sosial, Dinas Kominfo dan radio di Tanah Datar. “Deklarasi anti hoaks ini merupakan upaya mewujudkan integritas informasi, terutama dalam konteks pemilu dan kehidupan berdemokrasi,” ujar Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Tanah Datar, Gusriyono, usai menghadiri Deklarasi Anti Hoaks di Mapolres Tanah Datar, Rabu (15/11/2023). Disampaikan Gusriyono, dalam era di mana informasi tersebar begitu cepat, sangat penting bagi semua orang menjadi penjaga kebenaran. Hoaks bukan hanya sekadar berita palsu, tetapi juga bisa menjadi ancaman serius terhadap proses demokrasi. “Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama membangun kesadaran masyarakat untuk lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima. Melalui deklarasi ini mari kita berkomitmen untuk menyaring informasi dengan hati-hati sebelum menyebarkannya, terutama melalui media sosial,” ungkapnya. Selanjutnya, Gusriyono mengajak bersama-sama mendukung dan menyebarkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Serta, menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan daring yang lebih aman dan beretika. “Mari bersatu melawan hoaks, memupuk budaya informasi yang benar, dan menjaga integritas demokrasi,” tandasnya. Sementara itu, Kapolres Tanah Datar AKBP Derry Indra mengatakan deklarasi ini sebagai antisipasi penyebaran berita hoaks di wilayah hukum Kabupaten Tanah Datar terutama saat masa tahapan Pemilu tahun 2024. "Dari sini kita menyamakan persepsi tentang apa yang harus kita lakukan nanti terkait berita-berita hoaks, apalagi ke depan kita akan menghadapi tahapan kampanye pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan juga pada tahun 2024 akan ada pemilihan kepala daerah. Jadi jangan sampai nanti malah banyak penyebaran berita hoaks," ungkapnya. Bupati Tanah Datar, Eka Putra, mengatakan, kegiatan ini langkah strategis dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 nanti, termasuk Pilkada yang akan digelar pada tahun bersamaan. Belajar dari sejarah, kata Eka Putra, pada masa tahun politik media massa mengalami bias yang sangat tinggi dan informasi yang berkembang sangat masif dan sangat sulit untuk mencari kebenarannya. "Ini sudah umum terjadi, pada tahun politik yang menjadi musuh kita bersama adalah berita palsu, fitnah dan adu domba yang biasa kita sebut hoaks. Ini sangat berbahaya, karena selain merugikan juga sangat rentan terhadap terjadinya kekacauan dan perpecahan diantara sesama masyarakat," katanya.  Deklarasi ini diakhiri dengan penanaman pohon di belakang Mapolres Tanah Datar. “Tanamlah pohon, jangan tanam kebencian,” pungkas Eka Putra. (KPU TD)

Selengkapnya
Rabu, 15 November 2023 10:10
444

RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN PNGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU 2024

Batusangkar, -KPU Tanah Datar menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, hari Selasa/ 14 November 2023 dan bertempat di Hotel Santika Bukittinggi. Rapat Koordinasi ini menghadirkan seluruh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Sumatera Barat yang diwakili oleh Wakil Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik (KUL), Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat serta Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan hubungan Masyarakat. Rapat Koordinasi dimulai dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, mars Bawaslu, pembacaan do’a, serta dilanjutkan dengan laporan panitia pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi. Selanjutnya, Ketua Bawaslu sumatera Barat, Alni, meenyampaikan sambutan sekaligus pembukaan acara Rapat Koordinasi secara resmi. Dalam kesempatan tersebut, Alni menyampaikan dan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Alni menekankan pentingnya Koordinasi serta Kerjasama diantara penyelenggara Pemilu dalam melakukan pengawasan proses pengadaan dan distribusi Logistik. Bawaslu dan KPU harus memahami kerangka kerja serta batasan wewenang masing-masing. Beliau juga menyampaikan bahwa Bawaslu harus tahu dan paham akan hal yang diawasi, serta bisa memberikan masukan dan saran perbaikan dalam setiap tahapan, khusunya Pengadaan dan Pendistribusian Logistik untuk Pemilu 2024. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2024 dengan narasumber dari KPU Sumatera Barat yang disampaikan oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Sumbar, Medo Patria. Dalam kesempatan ini Medo memaparkan tentang pengelolaan dan pemetaan permasalahan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2024, serta juga menekankan pentingnya menjalin hubungan yang baik antara KPU dan Bawaslu. –KPU TD

Selengkapnya
Senin, 13 November 2023 14:30
406

RAPAT KOORDINASI NASIONAL DKPP

Batusangkar, -KPU Tnaha Datar menghadiri Pelantikan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Periode 2023-2024 sekaligus Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu di Grand Sahid Hotel, Jakarta pada tanggal 7-8 November 2023. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI dan menghadirkan seluruh penyelenggara Pemilu di seluruh Indonesia, baik dari KPU maupun Bawaslu. KPU Tanah Datar dalam hal ini diwakili oleh Nini Karlina selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Rapat Koordinasi tersebut di awali dengan Pelantikan dan Pengukuhan Anggota TPD periode 2023-2024 yang langsung dilantik oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito. Kemudian Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu dibuka secara resmi keesokan harinya oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir.H.Joko Widodo. Beliau menyampaikan bahwa DKPP harus bisa bertindak tegas dalam menjalankan tugas sebagai DKPP. “ya memang (DKPP) harus berani mengontrol, tegas mengawasi. Kalau ada yang tidak benar berani meluruskan”, imbuhnya. Rakornas Penyelenggara Pemilu ini juga menghadirkanNarasumber lainnya yakni  Mentri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Kemudian narasumber dari kepolisian yang dihadiri oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam Polri) dan pengarahan dari Panglima Tentara Nasinal Indonesia (TNI). Tidak lupa juga pemaparan materi oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari. Dalam kesempatan ini, Hasyim memberikan materi terkait Integritas Pemilu dan nilai dasar KPU, salah satu asas penyelenggaraan pemilu adalah akuntabel, setidaknya ada dua makna, yaitu bekerja dengan penuh tanggung jawab dan seluruh hasil kinerjanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya Hasyim menyampaikan, KPU  provinsi dan KPU kabupaten/kota tidak boleh mengeluh kalau diadukan ke DKPP dan Bawaslu. Hasyim mengingatkan semua harus bisa memahami, bahwa pemilu dan pilkada adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Untuk itu, penyelenggara pemilu  harus bekerja berdasarkan hukum, cermat, hati-hati, akuntabel, dan transparan.  Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bawaslu RI, Rahmat Bagdja. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan kesepakatan Deklarasi Pemilu Berintegritas yang ditandatangani oleh DKPP, KPU, dan Bawaslu. Pertemuan ini mengambil tema “Wujudkan Pemilu Berintegritas”.

Selengkapnya
Jumat, 10 November 2023 10:00
442

KPU Tanah Datar dan Bawaslu Tanaha Datar menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Pilkada tahun 2024

Batusangkar, KPU Tanah Datar dan Bawaslu Tanaha Datar menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE. MM untuk anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, di Gedung Indo Jolito, Batusangkar, pada Kamis (9/11/2023). KPU Tanah Datar yang di hadiri oleh Ketua KPU, Dicky Andrika, S.IP, beserta jajaran sekretariat KPU, serta Bawaslu Tanah Datar oleh Ketua Bawaslu, Andre Azki, S.Hum beserta dengan sekretariat Bawaslu Tanah Datar. Besaran bantuan hibah Pilkada Tahun 2024 itu, yakni Rp. 39.007.691.000 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 41 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendagri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Dari nilai bantuan hibah tersebut, KPU Tanah Datar akan menerima sebesar Rp. 26.500.000.000 dan Bawaslu Tanah Datar sebesar Rp. 12.507.691.000 yang pencairannya akan dilakukan dengan 2 (dua) tahapan, ditahun 2023 sebesar 40 persen dan ditahun 2024 sebesar 60 persen. Bupati Eka Putra menyebutkan penanda tanganan NPHD sebagai bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Tanah Datar terhadap kesuksesan pelaksanaan Pilkada pada tahun 2024 mendatang. Bupati Eka Putra berpesan ke seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan Pilkada di Tahun 2024. Untuk segera, mempersiapkan segala sesuatunya sedini mungkin agar terwujud suasana demokrasi yang kondusif di tengah masyarakat. "Persiapkan langkah sedari dini, untuk mewujudkan suasana demokrasi yang kondusif. Dengan melakukan, pengawasan, sosialisasi, edukasi dan lainnya. Semoga Pilkada tahun 2024 berjalan lancar dan sukses sesuai asas Luber Jurdil," ujar Bupati Eka Putra. Ketua KPU Tanah Datar Dicky Andrika, mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait atas kerja keras sehingga terselenggaranya penandatanganan NPHD pendanaan Pilkada tahun 2024, sebagai bentuk pembangunan politik di daerah yang dikenal luhak nan tuo ini. "Ucapan terima kasih dari kami, atas kerja keras pihak terkait guna mensukseskan pembangunan politik di daerah ini. Dan, kami akan berupaya untuk bekerjasama sekuat tenaga mensukseskan Pilkada di tahun 2024," ujarnya. Senada dengan itu, Ketua Bawaslu Tanah Datar Andre Azki, mengapresiasi kerja keras pihak terkait untuk mendukung suksesnya Pilkada tahun 2024, "Banyak yang telah dilakukan sebelum kegiatan ini terselenggara, semuanya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan dengan dukungan ini, kerja-kerja pengawasan berjalan secara maksimal," ujarnya. Penandatangan NPHD ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Tanah Datar Drs. Iqbal Ramadi Payana, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesra Elizar, SH, Asiten Administrasi Pembangunan Jasrinaldi, SH. S.Sos, beberapa Kepala OPD dan Kabag di lingkup Pemerintahan Tanah Datar.

Selengkapnya